Presiden 3 Periode Disampaikan Menteri atas Permintaan Pak Lurah

Presiden 3 Periode Disampaikan Menteri – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sebagaimana diceritakan oleh politikus PDIP Adian Napitupulu. Menurut Hasto, permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju berdasarkan permintaan “Pak Lurah”.

Hanya saja, Hasto tidak membeberkan menteri kabinet dan “Pak Lurah” yang dimaksud. Hasto menyampaikan hal tersebut, merespons pernyataan Adian Napitupulu yang menyebut penyebab renggangnya hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena penolakan PDIP atas wacana presiden 3 periode.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan Sicbo Online sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” ujar Hasto seusai mengikuti deklarasi dukungan Yenny Wahid dan jaringan Gusdurian kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Presiden 3 Periode Disampaikan Menteri

PDIP, kata Hasto, menolak permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. PDIP, kata dia, tegak lurus dengan konstitusi dan menjaga agar demokrasi tetap sehat.

“Karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” tandas Hasto.

Hasto mengatakan, upaya mewujudkan isu presiden 3 periode dilakukan melalui berbagai ketum partai. Dia memastikan informasi tersebut benar adanya dan Hasto siap mempertanggungjawabkan informasi permintaan presiden 3 periode dari “Pak Lurah”.

“Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck, saya pertanggung-jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” pungkas Hasto.